Phinanditia, Phinanditia and Listyaningsih, Listyaningsih and Fuad, Anis (2010) Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak). Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Preview

Text (Skripsi ANE B) Skripsi_PHINANDITIA_061441.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview

Abstract

PHINANDITIA. NIM 061441. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. Skirpsi. “Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Pembimbing I, Listyaningsih, S. Sos. M.Si, Pembimbing II, Anis fuad, S. Sos. Kata Kunci : Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD telah terbentuk sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai wewenang sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yaitu sebagai penggali, penampung, penghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. yang kemudian tertuang didalam perumusan dan penetapan peraturan desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia BPD yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan kontroling. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Penelitian ini dilakukan di Desa Margajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengambilan sampel dengan metode purposive sampling sehingga memungkinkan peneliti lebih memahami masalah yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi BPD didalam pemerintahan desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 35 menyebutkan diantaranya bahwa BPD memiliki wewenang dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Di dalam pembuatan Peraturan Desa melalui tahapan-tahapan yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya BPD Margajaya di dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan ke dalam bentuk peraturan tertulis.

Item Type:	Thesis (Lainnya)
Additional Information:	ABSTRACT: PHINANDITIA. NIM 061441. University of Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Faculty of Social and Political Sciences, Department of State Administration. SkrIpsi.”Function And Authority Of Rural Community Consultative Institution In Village Government Management”. Advisor I, Listyaningsih, S. Sos. M.Si, Advisor II, Anis fuad, S. Sos. Keywords: Function And Authority Of Village Consultative Institution BPD has been established since published issuance of Law no. 22 of 1999 on Regional Government. BPD as the rural community legislative role has the authority as has been described in the deed 35 of Government Regulation No. 72 of 2005 is that as diggers, container, compile, discover and share out the aspirations of society. In that case contained in the formulation and establishment of rural community regulations. Accomplish Rural community Regulations are very crucial, since the villages which have been formed must have a legal basis and planning are evident in every activity. Rural community Regulations which has been accomplished should be based on existing problems and people want to accomplish Rural Community Regulations as an efforts to solve the problem. That requires human resources BPD who have the ability to execute strategic functions a legislator and controlling. The problems examined in this study is that: (1) How is the implementation of the function and authority of BPD in governance at Margajaya village cimarga district Lebak Regency (2)What are the constraints faced by BPD in the implementation of a legislative function and what kind of steps are performed to unravel some obstacles of legislative accomplishment function by BPD in Margajaya Village Cimarga district Lebak Regency. This research was conducted in the Margajaya Village Cimarga district Lebak Regency. The research method used in this research is qualitative research with the sampling method by a purposive sampling method that allows researchers more understand the problems that occur in the field. The result showed that the accomplishment of the legislative function of government in the village of BPD that have been set by Government Regulation No. 72 of 2005 section 35 states among others that BPD has the authority to discuss the draft regulations in the village with the head of village. In the manufacture of Village Regulations have been done through the stages namely through the initiation stage, socio-political and juridical. But the legislative function of BPD has not been able to run optimally, it is shown with less understanding of BPD Margajaya in framing the rules of the village which is still a conventional or customary in the form of written rules.
Subjects:	H Social Sciences > Public Administration
Divisions:	06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Depositing User:	Admin Eprints Untirta
Date Deposited:	28 Dec 2012 07:01
Last Modified:	02 May 2013 04:47
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/72

Actions (login required)

View Item