Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Kasus Di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)

HILMI, A. FAIZ and Stiawati, Titi and Arenawati, Arenawati (2013) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN (Studi Kasus Di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img]
Preview
Text
Cover Skripsi Faiz.pdf

Download (29kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Kt. Pengantar & Daft. Isi Prop. Skripsi Faiz.pdf

Download (273kB) | Preview

Abstract

A. Faiz Hilmi, 6661083005. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Perikanan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2013. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Perikanan sebagai upaya untuk melaksanakan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan bagi para nelayan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi peraturan daerah tersebut dengan lokasi penelitian di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen dalam penelitian ini adalah angket pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan mengambil teori Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan model wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan fokus utama pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini dilakukan dengan cara sosialisasi melalui kunjungan-kunjungan langsung ke beberapa wilayah kantong-kantong nelayan. Pelaksanaan Perda ini belum berjalan optimal karena beberapa hal, seperti Masih adanya nelayan yang menggunakan alat penangkapikan yang dilarang, serta masih banyaknya nelayan yang belum memiliki surat izin perikanan. Saran yang diajukan adalah Pemerintah Daerah bersama instansi terkait lainnya, perlu meningkatkan kembali langkah-langkah sosialisasi yang sudah dilaksanakan serta lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan untuk mengurangi angka kemiskinan yang didominasi oleh masyarakat nelayan. Kata kunci: Implementasi, nelayan

Item Type: Thesis (Lainnya)
Additional Information: A. Faiz Hilmi, 6661083005. Implementation of Banten Province Regulation No. 6 of 2004 about Fisheries Business License, Science of public Administration department of political and society faculty of Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 2013. Supervisor I Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Supervisor II Arenawati, S.Sos., M.Si. This background of this research is implementation of local regulations No. 6 of 2004 on Fisheries Business License in order to carry out the implementation of the arrest order for the fishermen. This study focused on the implementation of regulations to the location of the study area in the Panimbangjaya Village District of Panimbang Regency of Pandeglang. The purpose of this study is to investigate the implementation of local regulations No. 6 of 2004 on Fisheries Business License. The used research method was a qualitative method with a case study approach. Instrument in this study was a questionnaire as an interview question by taking theory Grindle. Data collection techniques performed using the model of interviews, documentation and literature study. Sampling using purposive sampling technique. The data analysis techniques with a focus on data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the regulation is done by way of socialization through visits to several area fishing bags. Implementation of the law is not optimal for several reasons, such as the persistence of the it is hardlydone socialization to every fisherman, and there are many fishermen who do not have a fishing license. Suggestions put forward are local governments together with other relevant agencies, should improve re-socialization measures that have been implemented as well as more attention to the welfare of fishing communities to reduce poverty which is dominated by the fishing community. Keywords: Implementation, fisherman
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 15 May 2019 03:33
Last Modified: 15 May 2019 03:33
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1412

Actions (login required)

View Item View Item