Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI BANTEN (STUDI PADA SEKOLAH INKLUSIF DI KOTA SERANG)

Stiawati, Titi and Listyaningsih, Listyaningsih and Aziizi, Syarifah Rahmi (2017) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI BANTEN (STUDI PADA SEKOLAH INKLUSIF DI KOTA SERANG). Jurnal Administrasi Publik Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, 8 (1). pp. 1-102. ISSN ISSN 2087 – 8923. e-ISSN 2549-9319

[img]
Preview
Text (Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA Volume 8, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 1-102)
05.pdf - Published Version

Download (155kB) | Preview

Abstract

Keberadaan Pendidikan Inklusif di Indonesia masih sangat asing bagi masyarakat umumnya. Demikian dengan Pendidikan Inklusif di Kota Serang yang masih dalam keadaan minim perhatian dari Pemerintah Kota Serang terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Belum tercapainya tujuan dari Peraturan Gubernur Banten No. 74 Tahun 2014 untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik dengan baik di Kota Serang, tidak tersedianya sarana dan prasarana khusus di sekolah inklusif di Kota Serang, serta kurangnya Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif di Kota Serang menjadi perhatian mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dijalankan untuk kemudian dilakukan perbaikan oleh Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Serang.Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward IIIdalam Agustino (2006: 149). Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis datayang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan Pendidikan Inklusif belum terlaksana secara optimal. Karena Implementasi yang tepat untuk diterapkan kemudian ialah perlu dilakukan penguatan dalam Struktur Birokrasi yang kemudian akan membawa pengaruh terhadap Komunikasi yang jelas antar pelaksana dan mensiapkan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan serta Disposisi pembagian tanggungjawab yang merata. Kata kunci : Implementasi, Inklusif, Kebijakan

Item Type: Article
Additional Information: The existence of Inclusive Education in Indonesia is still very foreign to the general public. Thus with Inclusive Education in Serang City is still in a state of minimal attention from the City Government Attack Serang City Office of Education and Culture. The achievement of the objectives of the Banten Governor Regulation no. 74 of 2014 to realize education that values diversity and non-discrimination for all learners well in Serang City, the unavailability of special facilities and infrastructure in inclusive schools in Serang City, and the shortage of Special Supervisor Teachers In inclusive schools in Serang City is the concern why This study was conducted. This research is aimed to know and analyze how the implementation of Guidance of Implementation of Inclusive Education to be done by Education and Culture Office of Serang City. The theory used is the theory of Public Policy Implementation George Edward III in Agustino (2006: 149). This research uses qualitative approach with descriptive method. Data analysis technique used is Miles & Huberman model. The result of this research shows that the implementation done by the Education and Culture Office of Serang City in implementing the Inclusive Education has not been implemented optimally. Due to the proper Implementation to be implemented, it is necessary to do in Bureaucracy structure which will then have an effect on the clear communication between the implementer and the Responsible Resource needed in the implementation of the policy and the disposition of equal distribution of responsibility. Keywords: Implementation, Inclusive, Policy
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 08 May 2019 03:06
Last Modified: 08 May 2019 03:06
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1360

Actions (login required)

View Item View Item