Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI HAK AKSESBILITAS DALAM UU NO. 8 TAHUN 2016 BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KOTA SERANG

MUKRIMAH, HARUM and Widyastuti, Yeni and Indriyany, Ika Arinia (2018) IMPLEMENTASI HAK AKSESBILITAS DALAM UU NO. 8 TAHUN 2016 BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KOTA SERANG. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img]
Preview
Text (HARUM MUKRIMAH (6670142231))
IMPLEMENTASI HAK AKSESBILITAS DALAM UU NO. 8 TAHUN 2016 BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KOTA - Copy.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview

Abstract

Harum Mukrimah. 6670142231. Impelementasi Hak Aksesbilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kota Serang. Dosen Pembimbing I: Yeni Widyastuti, S.Sos ., M.Si. Dosen Pembimbing II: Ika Arinia, S.IP., MA Pemerintah memiliki peran menjadi pelindung atas terpenuhinya kemudahan aksesbilitas masyarakatnya, salah satunya penyandang disabilitas. Sudah adanya peraturan perundang- undangan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas yang menjamin posisi mereka sebagai warga negara karena penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membeda – bedakan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Thomas B. Smith dalam Akib (2010). Metode yang digunakan ialah kualitatif deskripstif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan tentang implementasi hak aksesbilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 yang diterima oleh penyandang disabilitas netra dalam penyediaan fasilitas umum di Kota Serang. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Kota Serang belum optimal dalam memenuhi hak aksesbilitas bagi disabilitas netra, hal ini disebabkan oleh; (1) Belum adanya kebijakan terkait peyandang disabilitas di Kota Serang, (2) fasilitas umum yang disediakan belum sesuai dengan fungsinya. (3) implementor adalah dinas terkait dengan pihak ketiga dalam pembuatan fasilitas umum. (4) masyarakat masih memandang disabilitas netra sebagai penyakit masyarakat yang perlu dikasihani. Saran dari penelitian ini ialah; (1) Perlu adanya kebijakan Kota Serang yang mengatur tentang penyandang disabilitas. (2) implementor bisa memahami pedoman pelaksanaan teknis perencanaan fasilitas umum. (3) dibentuknya lembaga terpadu untuk penyandang disabilitas. (4) sosialisasi kepada masyarakat Kota Serang terkait hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Kata kunci: Fasilitas Umum, Hak Aksesbilitas, Implmentasi, Penyandang Disabilitas.

Item Type: Thesis (Lainnya)
Additional Information: Harum Mukrimah. 6670142231. Implementation of Accessibility Rights in Law No. 8 of 2016 for Persons with Disabilities in Serang City. Supervisor I: Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Sc. Supervisor II: Ika Arinia, S.IP., MA The government has the role of being a protector of fulfilling the ease of accessibility of its people, one of whom is a person with disabilities. There are already laws and regulations Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities that guarantee their position as citizens because persons with disabilities have the same position, rights and obligations without discriminating. This study uses the theory of policy implementation from Thomas B. Smith in Akib (2010). The method used is descriptive qualitative. The purpose of this study is to explain the implementation of the accessibility rights in Law No. 8 of 2016 received by persons with disabilities in the provision of public facilities in Serang City. The results of the study show that the City of Serang is not optimal in fulfilling the right of accessibility for net disabilities, this is caused by; (1) The absence of policies related to persons with disabilities in Serang City, (2) public facilities provided are not in accordance with their functions. (3) the implementor is a service related to third parties in making public facilities. (4) the community still views blind disability as a disease of society that needs to be pitied. Suggestions from this study are; (1) There is a need for Serang City policy that regulates persons with disabilities. (2) the implementor can understand the guidelines for the implementation of technical planning for public facilities. (3) the establishment of integrated institutions for persons with disabilities. (4) socialization to the people of Serang City regarding the rights and obligations of persons with disabilities. Keywords: Public Facilities. Implementation, Accessibility Rights, Disabled Persons,
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 65201-Program Studi Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 11 Jan 2019 03:16
Last Modified: 11 Jan 2019 03:16
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1200

Actions (login required)

View Item View Item